Megawati Kritik Pemerintah, Ini Jawaban Anas

Punggung sepasang barongsai berwarna merah dan biru. Sinyal koalisi dengan Demokrat?

Megawati dan Puan Maharani (Antara/ Akbar Nugroho Gumay)

Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum menanggapi pidato penuh kritik Megawati Soekarnoputri dalam peringatan ulang tahun ke-38 PDI Perjuangan.

"Pidato politik pimpinan partai oposisi kalau isinya kritikan atau sikap kritis itu sikap yang normal. Bagi saya kritikan bukan saja sah dalam demokrasi tapi itu bagian yang kalau diolah sebagai energi positif, bisa menjadi pemacu dan pemicu kinerja pemerintah yang makin baik," kata Anas ditemui usai peringatan ulang tahun PDIP di Lenteng Agung, Jakarta, Senin 10 Januari 2011.

Ditambahkan Anas, kita tak boleh alergi terhadap kritik. Sebab, kritik adalah bagian dari demokrasi.

Anas menjelaskan bahwa kehadirannya dalam ulang tahun PDIP adalah untuk silaturahmi, menyampaikan selamat pada partai lain. "Jangan karena berbeda posisi politik silaturahmi terputus. Jadi saya hadir dengan semangat silaturahim dan saya justru ingin mendengarkan kritik secara langsung dari PDIP melalui Bu Mega, yang  saya kira bagus," kata dia.

Pada dasarnya, tambah Anas, pemerintah dan PDIP punya semangat yang sama untuk menyejahterakan rakyat. Jika ada perbedaan perspektif, itu disebabkan oleh perpedaan posisi.

Soal Mega yang melancarkan kritik pada sekretariat gabungan, Anas menjelaskan bahwa Setgab itu membangun koalisi untuk efektifitas dan produktifitas pemerintah.

Bagaimana dengan koalisi dengan PDIP? "Pagi-pagi kok ngomong koalisi, nggak ada sinyal ke arah sana," tukas Anas.

Anas, hanya tertawa, ketika wartawan menyinggung soal sepasang barongsai di ultah PDIP yang berwarna biru dan merah. Sinyal koalisi dengan Demokrat?"Saya Tidak tahu politik warna," kata Anas, sambil ketawa.

Dalam pidatonya, Megawati melancarkan kritik, kata dia,para penguasa negeri ini sedang dilanda bencana mental.

Bencana mental itu, menurut dia, diindikasikan mulai dari kasus Gayus Tambunan, reformasi birokrasi, koalisi Sekretariat Gabungan, hingga 'pamer' data-data makroekonomi yang dinilai tidak berbasis pada kerakyatan.
• VIVAnews